Berbicara tentang pemerintahan Indonesia, banyak yang kecewa namun tak sedikit yang optimistis. Sikap tersebut dicerminkan dengan berbagai cara, di antaranya mencalonkan diri sebagai calon legislatif—bahkan calon presiden. Alasannya untuk memajukan bangsa. Sebab diyakini pemerintahan saat ini belum menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.

Ini menunjukkan indikasi baik yaitu masyarakat kita semakin melek politik. Masyarakat mulai menyadari bahwa Undang Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 3 negara menjamin setiap warganya untuk memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Namun di samping kesadaran dan melek politik, ada yang lebih penting dalam dunia perpolitikan. Tak lain adalah bisa merasa. Sayangnya elite (dan calon elite politik) kita saat ini kebanyakan masih di tahapan rumongso biso, mung ora biso rumongso. Kebanyakan baru merasa bisa.

Sekarang sedikit santai, ya. Karena saya merasa tidak bisa menjadi presiden, maka izinkanlah saya berandai-andai, apa jadinya jika nanti saya menjadi presiden. Tentu ada banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan demi menjalankan amanat tersebut.

Jika saya menjadi presiden, saya akan….

Trinitas penuntasan kemiskinan

Anak-anak yang (mungkin) kekurangan lapangan tempat bermain. Sumber gambar: http://mangde.files.wordpress.com/2008/10/dsc_1821.jpg

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor terpenting dalam pembangunan bangsa. Banyak sekali tokoh yang menekankan ini. Tokoh intelektual kita Dr. Boenjamin Setiawan (pendiri Kalbe Farma) bahkan menekankan tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat dan handal, sumber daya alam takkan terjaga dengan baik.

Mengingat hal ini, kita tentunya perlu memperkuat sumber daya manusia. Di tengah hamparan kelas menengah yang terus meningkat, kita masih diterpa dengan badai masyarakat yang menderita kemiskinan.

Hingga saat ini isu kemiskinan tetap panas untuk dibahas. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa angka kemiskinan menurun dari 16,7 persen pada pemilihan presiden tahun 2004 menjadi 14,15 persen pada 2009. Bahkan menurun lagi menjadi 11,6 persen pada 2012. Di samping berita baik tersebut, sejatinya penurunan angka kemiskinan di Indonesia tidak dibarengi dengan menurunnya kemiskinan secara kualitatif. Indeks Keparahan Kemiskinan desa dan kota yang dirilis oleh BPS menunjukkan meningkatnya “kualitas” kemiskinan dari 0,41 pada Maret 2012 menjadi 0,52 pada Maret 2013.

Melalui dokumen yang dirilis oleh Kementerian Sekretariat Negara RI, pemerintah menerapkan 3 klaster dalam pengentasan kemiskinan. Klaster pertama adalah program bantuan dan perlindungan sosial yang meliputi BOS, Raskin, serta Jamkesmas; klaster kedua adalah penanggulangan kemiskinan berbasis mandiri atau yang lebih sering disebut PNPM Mandiri; dan klaster ketiga adalah melalui pinjaman lunak bagi UMKM lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pertanyaannya, apakah ketiga klaster tersebut sudah mengakar? Apakah ketiga klaster tersebut dapat melepas mereka dari jerat kemiskinan dan menjadikan manusia yang unggul?Rasanya belum. Dapat dilihat dari contoh termudah: raskin.

Harga bahan pangan yang tinggi disinyalir merupakan penyebab lingkaran setan kemiskinan. Ini terjadi karena dengan harga pangan (terutama beras) yang tinggi menyebabkan warga miskin kelaparan dan tidak berdaya. Sejatinya penyebab jaring kemiskinan lebih dari sekedar kelaparan dan tingginya harga beras.

Ada frasa terkenal yang berbunyi correlation does not imply causation. Harga bahan pangan tinggi dan kemiskinan, yang notabene berkolerasi, belum tentu menunjukkan bahwa harga pangan tinggi menjadi penyebab lingkaran setan kemiskinan!

Esther Duflo dan Abhijit Banerjee dalam bukunya Poor Economics menyajikan pandangan yang luar biasa berbeda. Melalui serangkaian penelitian bertahun-tahun, mereka menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya produktivitas. Sebuah keluarga menjadi miskin karena tidak produktif. Ia tidak produktif, faktornya ada banyak: gizi, kesehatan, dan pendidikan.

Program raskin yang dirilis pemerintah bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan. Sayangnya karbohidrat saja belum cukup untuk menarik rakyat miskin terlepas dari jerat kemiskinan. Mereka masih membutuhkan protein, vitamin, zat besi, hingga iodium.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Erica Field dalam American Economic Journal: Applied Economics mengungkapkan bahwa pemberian pil iodium bagi ibu hamil mampu meningkatkan lama waktu bersekolah anak. Studi lainnya yang dilakukan oleh The Work and Iron Status Evaluation (WISE) di daerah rural Indonesia menyatakan bahwa pemberian zat besi menunjukkan angka korelasi positif terhadap produktivitas si pengonsumsi. Warga yang mengonsumsi zat besi mendapatkan peningkatan pendapatan hingga 46 USD PPP!

Jelas, gizi perlu menjadi perhatian. Anak yang cukup gizi akan berkembang lebih baik. Orang tua yang mendapatkan gizi baik, akan bekerja dengan baik. Sayangnya di tengah gempuran televisi yang mengganas, rakyat miskin cenderung mengalami kekurangan nutrisi. Uang sebesar Rp5.000 yang bisa dibelikan telur seperempat kilogram, dibelanjakan makanan ringan dengan dalih sayang anak. Kita bisa mengalihkannya dengan swasembada buah-buahan dan sayuran, misalnya. Gizi yang ada di buah dan sayuran jauh lebih tinggi ketimbang makanan ringan yang diberi embel-embel vitamin dan mineral.

Yang kedua adalah kesehatan. Program mencegah penyakit sesungguhnya jauh lebih menjanjikan ketimbang berbagi-bagi kupon pengobatan gratis. Sebab biaya pelaksanakan program pencegahan penyakit jauh lebih rendah ketimbang ongkos pengobatan. Secara sosial juga menguntungkan sebab lebih berkelanjutan.

Contoh tindakan preventif tersebut antara lain program pembuatan sanitasi dan desa sehat. Program yang dilaksanakan antara lain pembuatan saluran air bersih dan pembuangan sampah terpadu. Desa tanpa rokok, perawatan dan pemberian gizi terhadap ibu hamil, imunisasi bagi anak, serta penggalakkan senam kesehatan jasmani juga merupakan satu set komplit yang layak untuk dilaksanakan

Masih dalam Poor Economics Abhijit menyatakan bahwa tingkat kesehatan yang rendah di negara dunia ketiga pada umumnya disebabkan karena gaya hidup sehat (seperti pemberian imunisasi sampai tuntas bagi anak, dan pemberian klor untuk membunuh kuman di air) belum menular. Faktor penghambatnya ada banyak, mulai dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap program tersebut, kepercayaan masyarakat terhadap takhyul, hingga masyarakat tidak memperhatikan adanya manfaat ekonomi dari menerapkan gaya hidup sehat. Tentunya diperlukan pendekatan tersendiri bagi kasus seperti ini.

Setelah tindakan preventif dapat diatasi, selanjutnya barulah memperkuat tenaga kesehatan di desa. Sebab perlu diketahui bahwa masyarakat desa—yang notabene tidak mendapatkan banyak informasi—banyak menghabiskan uang untuk pengobatan yang tidak perlu. Di Prembun, Kebumen, pada contohnya ada anak yang hanya mengalami demam lalu diberi suntik, entah suntik apa. Batuk biasa diberi antibiotik. Padahal pengeluaran tidak penting seperti itu justru menjadikan seorang individu menjadi kebal terhadap obat. Diharapkan tenaga kesehatan di desa dapat mencegah hal-hal seperti itu terjadi.

Hal terpenting ketiga adalah pendidikan. Tanpa pendidikan yang cukup, masyarakat belum tentu mau menerima masukan mengenai gizi dan kesehatan. Tanpa pendidikan cukup, seorang anak akan sulit menghadapi kemajuan zaman.

Sistem pendidikan yang dapat diterapkan berprinsip learn for read, read for learn. Belajar untuk membaca, membaca untuk belajar. Diimpor dan terjemahkanlah buku-buku luar negeri, seperti pada zaman Restorasi Meiji. Gairah belajar anak muda juga perlu ditingkatkan, supaya buku yang sudah diterjemahkan itu tidak mubazir.

Prinsip ini penting dilaksanakan, sebab pada umumnya belum tentu masyarakat desa dengan mata pencaharian x memerlukan pendidikan α, misalnya. Mereka memerlukan cara supaya dapat lebih produktif dalam melaut. Dengan tingkat literasi dan kemauan membaca yang tinggi, masyarakat berbasis kelautan dapat mencari literatur tentang cara meningkatkan efisiensi penangkapan, misalnya.

Dengan prinsip learn for read, read for learn, diharapkan tidak ada lagi penduduk desa yang melarang anaknya pergi sekolah karena akan mengurangi pendapatan keluarga.

Tentunya ketiga “klaster baru” ini harus diimplementasikan secara simultan. Bukan sebagai adu balap untuk memperlihatkan ego pemegang tanggung jawab.

Jika ketiga klaster ini berjalan lancar, bukan tidak mungkin akan muncul Usain Bolt asal Sumbawa, Albert Einstein dari Minangkabau, Chef Gordon Ramsay asal Binjai, Ferdinand Porsche asal Tulang Bawang Barat, dan juga Picasso dari Kapuas.

Infrastruktur, infrastruktur di mana-mana

Negeri kita tergolong tertinggal dalam lingkup infrastruktur. Panjang rel kereta api di Indonesia hanya mencapai 4.678 km. Jika disandingkan dengan India (yang notabene negara ketiga pula) kita kalah jauh. India memiliki jalur rel kereta sepanjang 65.000 km. China yang sekarang sedang jor-joran membangun rel kereta (Desember 2012 silam, pemerintah China menghabiskan USD 20,26 milyar untuk pembangunan infrasturktur kereta) saja memiliki panjang rel 118.000 kilometer!

Tak hanya kalah di jalur kereta, kita juga kalah di panjang jalan nasional, panjang jalan tol, dan juga jembatan. Jalan nasional yang sudah ada pun masih banyak yang tidak terawat.

Sebenarnya trinitas pengentasan kemiskinan di atas masih perlu ditambahkan dengan satu suplemen: infrastruktur. Rakyat yang mandiri membutuhkan infrastuktur untuk memasarkan hasil buminya ke pasar nasional atau bahkan internasional. Rakyat yang mandiri juga memerlukan infrastruktur kuat untuk memudahkan perjalanan bisnis ataupun perjalanan untuk belajar.

Infrastruktur juga memunculkan industri-industri desa yang sanggup menyokong industri skala besar di perkotaan. Sebab yang ada saat ini, industri besar tidak berani bekerja sama dengan industri pedesaan karena takut suplai barang tidak datang tepat waktu, kualitas yang tidak baik, dan sebagainya.

Sektor pariwisata juga mendapatkan cipratan gula dari infrastruktur. Jika akses ke tempat wisata menjadi mudah, siapa yang tak ingin melancong keliling Indonesia?

Akses modal dan pendidikan menjadi lancar dan terjamin. Akan tumbuh universitas-universitas baru di daerah. Ini berarti semakin meningkatnya kebutuhan tenaga terdidik. Setelah pola masyarakat kuat – infrastruktur – industri – pendidikan tinggi terbentuk, negara pun akan kuat.

Penerapan porsi belanja pembangunan harus di atas 60%, dan belanja rutin harus di bawah 40% juga harus dilaksanakan demi terlaksananya pembangunan infrastruktur. Dengan begini memang ada kemungkinan pemangkasan jabatan di pemerintahan. Tetapi tak ada hal enak yang dapat dilalui tanpa mengambil risiko. Toh harapannya, PNS yang “terpangkas” tersebut dapat menemukan hidupnya yang lebih berwarna setelah adanya infrastruktur dan dapat mendirikan usahanya sendiri.

Cukup itu dahulu

Itulah yang akan saya laksanakan, andaikata 2014 nanti saya menjadi presiden. Hehehe. Tentunya program lain seperti misi kebudayaan, kekuatan ekonomi makro, hubungan bilateral, dan sebagainya, perlu diperhatikan. Tetapi memperkuat rakyat dan rakyat miskin serta infrastruktur menjadi perhatian lebih. Dengan porsi belanja pembangunan yang tinggi, tujuan negara untuk membangun akan tercapai.

Meskipun penjelasan di atas nampaknya dapat membuat tercapainya tujuan negara, penentu kebijakan juga harus bekerja sama dengan akademisi. Tak lain dan tak bukan supaya kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mengena di masyarakat.

Aih, sudahlah berandai-andainya. Toh seperti yang dikatakan di awal, saya tidak bisa menjadi presiden. Biarkan presiden 2014-2019 (yang biso rumongso, tentu) nanti menjalankan misinya dengan sebaik mungkin. Syukur-syukur, sang presiden membaca tulisan saya, mempertimbangkannya, dan mengaplikasikannya😛

*****

PS: Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba Festival TIK Sinjai 2013 yang diselenggarakan oleh Komunitas Blogger Sinjai dan bertema Andai Aku Menjadi Presiden.