Hari Senin lalu ada surat pembaca di Kompas. Tentang seorang pensiunan yang kesal karena merasa ditipu mengenai bonus uang pensiun. Modusnya kacangan seperti biasa: disuruh pergi ke ATM untuk mentransfer uang. Untungnya si bapak sadar. Dimatikan sambungan telepon. Lalu si bapak ini menelpon nomor tadi kembali. Ternyata sudah tidak aktif.

Banyak sekali kasus penipuan lewat sambungan telepon yang mengiming-imingi beragam hadiah, mulai dari uang satu juta rupiah sampai mobil Honda Jazz. Calon korbannya pun tidak jarang. Bahkan keluarga saya sering mendapat telepon seperti itu. Setelah satu kali dipakai untuk menelpon, nomornya dibuang.

Polisi bertindak, namun tetap saja kejahatan tetap merajalela. Pemerintah pun turun tangan, lewat peraturan yang mewajibkan setiap SIM card baru dan lama untuk diregistrasi. Peraturan tersebut sudah dibuat lamaa sekali, sejak tahun 2008an. Tapi kasus penipuan lewat telepon (maupun SMS) tetap membanjir.

Sebenarnya peraturan yang mewajibkan setiap SIM card harus diregistrasi itu tidak berguna. Sebabnya tidak ada keterangan bahwa setiap data yang masuk lewat SMS ke 4444 akan divalidasi. Baiklah, anggap saja pemerintah benar-benar memvalidasi data yang masuk lewat 4444. Jika melihat dari angka penetrasi penjualan SIM card di Indonesia pada tahun 2010 yang mencapai 97% (dan mencapai 107% di 2015) saja, sangatlah tidak mungkin bagi pemerintah untuk memvalidasi setiap pesan registrasi SIM card baru yang masuk secara manual.

Salah satu bukti nyata dari tingginya penetrasi penjualan SIM card perdana ini adalah naiknya pelanggan Telkomsel dari 94 juta pelanggan pada 2010 menjadi 100 juta pelanggan per Mei 2011! Dari satu operator saja, ada 6 juta registrasi nomor baru per tahunnya. Berarti hitungan kasarnya adalah 16.438 validasi per hari per operator.

Belum lagi sistem kependudukan Indonesia yang masih belum terpusat. Maksudnya, apakah pusat memiliki data nama lengkap, nomor KTP dsb-dsb mengenai si X? Tentu saja tidak, buktinya masih banyak WNI yang KTP-nya dobel. Tentu sangat-sangat-sangat tidak mungkin untuk memvalidasi seluruh SIM card baru yang terdaftar.

Alhasil, jika Anda mengisi form registrasi ke 4444 secara asal-asalan pun, nomor Anda tetap bisa digunakan selamanya (selama masa aktif kartu Anda statusnya oke).

Lalu, jika registrasi SIM card bukan solusi dari penipuan, apa solusi terbaiknya?

Menaikkan harga SIM card perdana.

Akhir abad ke 20, teknologi yang bernama telepon selular mulai populer. Sayangnya harga handphone hingga pulsanya masih sangat-sangat mahal. Kartu perdananya seharga Rp150.000,00 untuk pulsa sebesar Rp50.000,00 yang cuma cukup untuk dipakai menelpon selama 10 menit.

Sekarang SIM card perdana banyak dijual secara murah meriah, di manapun kapanpun. Di konter pulsa pinggir jalan, cukup merogoh uang 5 ribu rupiah, Anda bisa membeli nomor baru. Bahkan di KRL ekonomi, yang berjalan pada malam hari, SIM card perdana tetap diobral hingga seribu rupiah per nomor. Fantastis bukan?

Faktor murahnya harga SIM card membuat penipu berani ambil resiko beli puluhan sim card untuk melaksanakan modus operandinya. Seandainya satu SIM card perdana harganya 5000 rupiah saja, untuk membeli 20 nomor hanya butuh 100 ribu rupiah. Katakanlah dari 20 nomor yang dibeli, hanya satu yang sukses. Satu korban yang sukses ditipu mentransferkan uang sebesar 2 juta rupiah, misalnya. Penipu untung 1,9 juta.

Nah, idealnya harga SIM card perdana masih tinggi seperti awal abad ke-21. Harga kartu perdana Rp150.000,00 untuk pulsa sebesar Rp50.000,00. Well, dengan harga yang sangat tinggi seperti ini, memang tidak mungkin penetrasi penjualan SIM card bisa mencapai 97% di tahun 2010. Namun penipu pasti berpikir untuk melaksanakan aksinya.

Tapi saya rasa, bukan tanpa alasan pemerintah tidak melaksanakan peraturan menaikkan harga SIM card.

Sekarang, banyak sekali operator baru yang bermunculan. Mulai dari Fren dan Smart yang sekarang menjadi Smartfren, 3, Axis, dan banyak lagi. Tentunya pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga provider telepon seluler baru itu untuk tetap hidup. Caranya lewat membuat kebijakan yang pro-konsumen maupun pro-provider operator seluler.

Tentu pemerintah harus memikirkan, bagaimana operator baru yang sinyalnya masih endet-endet bisa punya pelanggan kalau harga kartu perdananya mahal? Bagaimana pengguna operator X yang sudah nyaman dengan kualitas sinyalnya (walaupun harganya mahal) mau berpindah ke Y (yang masih baru) kalau harga kartu perdananya mahal?

Karena beberapa masalah seperti di atas, akhirnya pemerintah tidak memberlakukan peraturan menaikkan harga SIM card perdana.

Saya juga pernah membaca di koran, kalau ternyata operator seperti Axis itu memang mendapat untung dari penjualan kartu perdana! Bukan dari penggunaan pulsa telepon atau internetnya. Nah kan!

Bagai makan buah simalakama.