Belajar tentang agama, pasti ketemu hukum tentang haramnya riba. Riba haram dikarenakan akan merugikan pihak yang meminjam. Tapi, apakah selalu begitu?

Di sini saya cuma penasaran, “tambahan” semacam apa yang dianggap riba. Karena referensi saya tentang riba bisa dibilang hampir tidak ada, maka yang saya tulis di sini hanya seputar pertanyaan.

Dan ketimbang menggunakan istilah “riba”, saya akan menggunakan istilah “tambahan pinjaman”, semata-mata karena saya belum tahu hal seperti apa yang dianggap riba.

*****

Teringat sekitar 4 tahun lalu, saat saya SMP. Guru IPS saya yang suka curhat bercerita bahwa peristiwa krisis tahun 1998 sangat merugikannya.

Alkisah tahun 1997, seorang teman guru saya meminjam uang sebesar (katakanlah) 5 juta rupiah, dengan kurs 1 USD = 2000 IDR. Jatuh tempo pada 1999. Namun karena beliau anti-riba, maka beliau tidak mengenakan bunga atau tambahan apapun dalam pinjaman tersebut.

Hingga akhirnya tahun 1998 tiba. Kerusuhan di mana-mana. Rupiah melemah luar biasa. 1 USD = 11.000 IDR. Bahkan mencapai 17.000 rupiah. Nah, karena momen ini dianggap tepat, teman guru saya tersebut mengembalikan uangnya sebesar 5 juta rupiah.

Namun, di saat chaos seperti itu uang 5 juta tidak ada artinya! Mungkin kalau guru saya pakai untuk memutar usaha, uang tersebut akan lebih berguna. Bisa mendatangkan hasil, bisa disumbangkan.

Tapi karena krisis, 5 juta tersebut benar-benar tidak ada artinya.

Nah, di sini tidak ada tambahan justru merugikan sang pemberi pinjaman. Padahal, jelas-jelas disebutkan tujuan diharamkannya riba untuk meringankan kedua belah pihak.

Mungkin, ini hanya hasil pikir-pikir saya yang tidak berdasar, hukum riba haram hanya di zaman Rasulullah + 500 tahun. Saat itu belum dikenal perdagangan internasional yang bebas seperti saat ini. Tidak ada istilah perbedaan kurs. Tidak ada suku bunga. Tidak ada harga minyak dunia yang menanjak naik setiap tahunnya. Tidak sekompleks sekarang.

Di saat itu masih tergolong tradisional, harga barang hanya fluktuatif pada saat musim hujan/kemarau. Tidak seperti saat ini yang benar-benar random, seperti dikemukakan Jonah Lehrer dan Taleb.

Bagaimana hukum tambahan pada pinjaman di saat ini? Kalau masih haram, entah bagaimana saya rasa justru akan menyulitkan pemberi pinjaman.

Ambil ilustrasi jika saya ingin kredit motor dengan jangka waktu 5 tahun. Harga saat ini Rp 13.000.000,00. Saya kredit 5 tahun, dengan DP 1.000.000, berarti masih ada cicilan Rp12.000.000,00/60 bulan, alias Rp500.000,00/bulan. 5 tahun yang akan datang, harga motor baru yang sama *pasti* akan naik dan uang 500 ribu tidak akan ada artinya. Kalau meminjam ternyata senikmat ini, tentu mulai saat ini saya akan lebih memilih kredit untuk membeli barang.

Tidak hanya memandang dari segi pemberi pinjaman. Kalau diperhatikan, akan sangat sulit menghindari yang namanya “tambahan” dalam meminjam, mengingat sistem perbankan dan perdagangan dunia menggunakan sistem konvensional, bukan syariah. Bisa dibilang menghindari tambahan pinjaman dalam masa ini ibarat tidak basah walaupun bepergian tanpa payung saat hujan-hujanan.

Mungkinkah hukum riba saat ini sama dengan hukum memerdekakan hamba sahaya, yang notabene sekarang sudah tidak ada perbudakan?

Begitukah? Mohon tanggapannya.