Saya berlangganan newsletter dari KonsultasiSyariah.com, dan edisi ini bagus untuk dibagi. Berikut isi surel tersebut.

PROLOG

Praktek Perbankan Syariah Melanggar Fatwa DSN MUI

Tidak semua klaim yang dikemukakan bank syariah telah sesuai dengan
bukti praktek di lapangan. Agar dikatakan layak secara syariah, bank
syariah menyatakan dirinya telah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Namun,
lain dikata, lain realita, ternyata banyak praktek bank syariah yang
bertentangan dengan fatwa DSN MUI.

Untuk membuktikan hal itu, mari kita adakan perbandingan antara fatwa
DSN (Dewan syariah Nasional) MUI dengan praktek yang diterapkan di
perbankan syariah. Semoga perbandingan ini menjadi masukan positif bagi
semua kalangan yang peduli dengan perkembangan perbankan syariah di
negeri kita.

Fatwa Pertama: Tentang Murabahah Kontemporer.

Akad Murabahah  adalah satu satu produk perbankan syariah yang banyak
diminati  masyarakat. Karena akad ini menjadi alternatif mudah dan
tepat bagi berbagai pembiayaan atau kredit dalam perbankan konvensional
yang tentu sarat dengan riba.

Kebanyakan ulama dan juga berbagai lembaga fikih nasional atau
internasional, membolehkan akad murabahah kontemporer. Lembaga fikih
nasional DSN (Dewan Syariah Nasional) di bawah MUI, juga membolehkan
akad murabahah, sebagaimana dituangkan dalam fatwanya no:
04/DSN-MUI/IV/2000. Fatwa DSN ini, menjadi payung dan pedoman bagi
perbankan syariah dalam menjalankan akad murabahah. Tapi bagaimana
praktek bank syariah terhadap fatwa Murabahah?

DSN pada fatwanya No: 04/DSN-MUI/IV/200, tentang Murabahah menyatakan:
“Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.” (Himpunan Fatwa Dewan
syariah Nasional MUI hal.24)

Komentar:

Bank syariah manakah yang benar-benar menerapkan ketentuan ini,
sehingga barang yang diperjual-belikan benar-benar telah dibeli oleh
bank?

Pada prakteknya, perbankan syariah, hanya melakukan akad murabahah bila
nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran
sebagian nilai barang (baca: bayar uang muka).

Adakah bank yang berani menuliskan pada laporan keuangannya bahwa ia
pernah memiliki aset dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah?
Tentu anda mengetahui bahwa perbankan di negeri kita, baik yang
berlabel syariah atau tidak, hanyalah berperan sebagai badan
intermediasi. Artinya, bank hanya berperan dalam pembiayaan, dan bukan
membeli barang, untuk kemudian dijual kembali. Karena secara regulasi
dan faktanya, bank tidak dibenarkan untuk melakukan praktek perniagaan
praktis. Dengan ketentuan ini, bank tidak mungkin bisa membeli yang
diperlukan nasabah atas nama bank sendiri. Hasilnya, bank telah
melanggar ketentuan DSN MUI di atas.

Fatwa Kedua, Tentang Akad Mudharabah (Bagi Hasil)

Akad Mudharabah adalah akad yang oleh para ulama telah disepakati akan
kehalalannya. Karena itu, akad ini dianggap sebagai tulang punggung
praktek perbankan syariah. DSN-MUI telah menerbitkan fatwa no:
07/DSN-MUI/IV/2000, yang kemudian menjadi pedoman bagi praktek
perbankan syariah. Tapi, lagi-lagi, praktek bank syariah perlu ditinjau
ulang.

Pada fatwa dengan nomor tersebut, DSN menyatakan: “LKS (lembaga
Keuangan Syariah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian
akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan
kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” (Himpunan
Fatwa Dewan syariah Nasional MUI hal. 43)

Pada ketentuan lainnya, DSN kembali menekankan akan hal ini dengan
pernyataan: “Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun,
kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau
pelanggaran kesepakatan.” (Himpunan Fatwa Dewan syariah Nasional MUI
hal. 45)

Komentar:

Praktek perbankan syariah di lapangan masih jauh dari apa yang di
fatwakan oleh DSN. Andai perbankan syariah benar-benar menerapkan
ketentuan ini, niscaya masyarakat berbondong-bondong mengajukan
pembiayaan dengan skema mudharabah. Dalam waktu singkat pertumbuhan
perbankan syariah akan mengungguli perbankan konvensional.

Namun kembali lagi, fakta tidak semanis teori. Perbankan syariah yang
ada belum sungguh-sungguh menerapkan fatwa DSN secara utuh. Sehingga
pelaku usaha yang mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah,
masih diwajidkan mengembalikan modal secara utuh, walaupun ia mengalami
kerugian usaha. Terlalu banyak cerita dari nasabah mudharabah bank
syariah yang mengalami perlakuan ini.

Fatwa Ketiga, Tentang Gadai Emas

Gadai emas merupakan cara investasi yang marak ditawarkan perbankan
syariah akhir-akhir ini. Gadai emas mencuat dan diminati banyak orang
sejak harga emas terus membumbung tinggi.

Dewan Syariah Nasioanal melalui fatwanya no: 25/DSN-MUI/III/2002
membolehkan praktek ini. Pada fatwa tersebut DSN menyatakan:

“Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun (barang gadai) tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.” (Himpunan Fatwa Dewan
syariah Nasional MUI hal. 154)

Sementara dalam fatwa DSN No: 26/DSN-MUI/III/2002 yang secara khusus
menjelaskan aturan gadai emas, dinyatakan: “Ongkos sebagaimana dimaksud
ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata
diperlukan.”

Komentar:

Perbankan syariah manakah yang mengindahkan ketentuan ini? Fakta
dilapangan membuktikan bahwa perbankan syariah yang ada, telah memungut
biaya administrasi pemeliharan dan penyimpanan barang gadai sebesar
persentase tertentu dari nilai piutang.

Jika bank syariah bersedia menerapkan fatwa di atas, tentunya dalam
menentukan biaya pemeliharaan emas yang digadaikan, bank akan
menentukan berdasarkan harga Safe Deposit Box (SDB). Akan tetapi, fakta
menunjukkan bahwa ongkos penyimpanan yang dibabankan nasabah TIDAK
sesuai dengan biaya riil yang dibutuhkan untuk standar penyimpanan dan
penjagaan bank, atau melebihi nilai harga SDB untuk penyimpanan emas.

Dus, lagi-lagi praktek perbankan syariah nyata-nyata melanggar fatwa
DSN.

Demikianlah sinopsis artikel yang ditulis Ustad Dr. Muhammad Arifin
Baderi di majalah Pengusaha Muslim edisi 25 yang terbit bulan Maret.